//
you're reading...

Berita BPDAS

LAKIP 2008

Pembangunan Nasional khususnya pembangunan di bidang kehutanan, menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan penjabaran dan pelaksanaan dimasukkan dalam empat periode rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) ”Tahap pertama 2005-2009, kedua 2010-2014, tahap ketiga 2015-2019, dan keempat 2020-2024,” bertujuan untuk mengelola sumberdaya alam (SDA) dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi serta untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan lahan dengan teknologi ramah lingkungan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kehutanan tersebut maka dibentuk organisasi pemerintahan yang berwenang dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah tidak sama berdasarkan PP no. 25 tahun 2000 pasal 2 (3) butir 4 (e) dan 4 (f) disebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) Departemen Kehutanan adalah meliputi penyelenggaraan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penyusunan pola umum Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) yang operasional pelaksanaannya diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis yaitu Balai Pengelolaan DAS yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 665/kpts-II/2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan DAS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.15/Menhut-II/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaannya selama tahun 2008, maka dibuat laporan akuntabilitas yang disusun berdasarkan  Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/LX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selengkapnya :
1. Naskah
2. Rencana Kinerja
3. Pencapaian Sasaran
4. Kinerja Kegiatan